Mustofa Kamil Ketua Penguji Edi Mulyadi Ketua Penguji Putri Hafidati Penguji 1 Hasnah Aziz Penguji 1 Muhamad Kurniawan Pengarang

Persoalan kekerasan terhadap perempuan sampai saat ini masih menjadi wacana serius untuk didiskusikan. Selain karena terus mengalami perkembangan, permasalahan kekerasan terhadap perempuan tidak pernah habis dan marak terjadi baik di ranah publik maupun di sektor-sektor lainnya. Kekerasan yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan merupakan masalah yang sering terjadi dan cukup serius. Penelitian ini bertujuan pertama untuk mengetahui dan menganalisis factorfactor yang menyebabkan terjadinya KDRT yang dilakukan Suami terhadap Istri dan dampaknya, kedua untuk mengetahui dan menganalisis sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana KDRT apakah sudah memberikan efek jera, ketiga untuk mengetahui dan menganalisis peranan hukum pada perempauan korban KDRT pada putusan Nomor: 1914/PID.SUS/2020/PN.TNG ini apakah sudah mendapatkan keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Dalam penelitian ini yaitu dengan cara studi kepustakaan, observasi, dan wawancara. Hasil penelitian pertama factor KDRT disebabkan oleh dua faktor yaitu eksternal dan internal, dalam implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT pada putusan Nomor: 1914/Pid.Sus/2020/Pn.Tng kedua sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga belum memberikan efek jera, ketiga peranan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dapat dikatakan belum memenuhi asas keadilan. Hal ini disebabkan menurut penulis bahwa yang menjadi pertimbangan majelis hakim dlam pemutuskan perkata adlah menggunkan prinsip equity contra legem yang mana majelis hakim berpendapat lain dari ketentuan yang telah ada dalam menjatuhkan putusannya. Saran yang penulis sampaikan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan pemerintah dan aparat penegak hukum dapat mengimplementasikan Undang-Undang PKDRT dengan lebih maksimal khususnya dalam tindak pidan KDRT agar dapat menjamin hak-hak perempuan/istri sehingga tidak mendapat tindak pidana dan diskriminasi dan memperoleh kesetaraan kedudukan dalam kehidupan masyarakat serta mendapatkan restitusi.