Sri Jaya Lesmana Ketua Penguji Raendhi Rahmadi Penguji 1 Isal mulya Pengarang Tiara Ayu letari Penguji 1

Salah satu aparatur negara yang menjalankan fungsi hukum adalah Polri, Salah satu tindakan polri adalah penyidikan. Proses penyidikan adalah proses pemeriksaan dalam perkara pidana guna menemukan dan mengumpulkan bukti-bukti.Sekarang ini banyak kasus salah tangkap dalam proses penyidikan pada tingkat kepolisian menyebabkan kerugian yang berdampak pada moril dan psikis. Salah tangkap atau error in persona adalah kekeliruan terhadap tersangka yang terjadi pada tingkat pemeriksaan penyidikan maupun kekeliruan terhadap orangnya yang terjadi pada tingkat penuntutan dan pemeriksaan keadilan,Pada putusan Nomor 235/Pid.B/2020/Pn.Cbd Dari mulai penangkapan hingga pada saat BAP para tersangka/korban mendapatkan tindakan-tindakan represif daripada para penyelidik dan penyidik untuk mengakui atas tuduhan pencurian dalam keadaan memberatkan. Dalam penelitian ini yang menjadi Pokok Permasalahan adalah apakah faktor – faktor penyebab penyidik Kepolisan Negara Republik Indonesia dalam kasus salah tangkap atau error in personabagaimana pertanggungjawaban penyidik Kepolisan Negara Republik Indonesia dalam kasus salah tangkap atau error in persona. Metode Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian kualitatif, landasan teori yang digunakan adalah teori perlindungan hukum dan teori keadilan. Hasil penelitian Faktor – faktor penyebab penyidik Kepolisan Negara Republik Indonesia dalam kasus salah tangkap atau error in persona oleh penyidik adalah dikarekanakan adanya ketidaktelitian penyidik polri dalam memilah ataupun memilih saksi untuk menilai seseorang yang telah melakukan atau tidak melakukan suatu tidak pidana yang dapat merugikan orang lain yang tidak bersalah. Namun juga lebih baik fakor internal dari penyebab salah tangkap tersebut yang utama diatasi. Dan pertanggungjawaban penyidik Kepolisan Negara Republik Indonesia dalam kasus salah tangkap atau error in persona tidak ada karena korban tidak mengajukan Upaya hukum yang telah disediakan, yaitu Praperadilan. Seperti yang telah diatur dalam pasal 95 dan 97 KUHAP.