Sukhebi Mofea Penguji 1 Raendhi Rahmadi Penguji 1 Mochamad Moro Asih Dosen Pembimbing 2 Hasan Hamid Safri Ketua Penguji Vira Mayuni Pengarang

Manusia dituntut untuk bekerja agar bisa dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Permasalahan yang sering terdengar dalam bekerja adalah permasalahan pemutusan hubungan kerja. Oleh karena itu Pemutusan Hubungan Kerja menjadi suatu masalah yang sangat ditakuti bagi para pekerja, yang dapat menimbulkan dampak psikologi maupaun ekonomi bagi para pekerja. Pemutusan Hubungan Kerja diatur pada Pasal 150 sampai Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, termasuk alasan-alasan Pemutusan Hubungan Kerja. Dalam kasus ini Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan Efisisensi sendiri sebagaimana dimaksud pada Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menjadi dasar hukum untuk pemutusan hubungan kerja karena alasan Efisiensi. Permasalahan yang coba dikaji dalam penelitian ini ialah, bagaimana penerapan sanksi oleh hakim dalam putusan kasus Nomor 184/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn dan pertimbangan hakim terhadap pemutusan hubungan kerja secara sepihak dengan alasan efisiensi perusahaan dalam kasus Nomor 184/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sanksi oleh hakim dalam putusan kasus Nomor 184/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn dan pertimbangan hakim terhadap pemutusan hubungan kerja secara sepihak dengan alasan efisiensi perusahaan dalam kasus Nomor 184/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn. Metode yang dipakai adalah tipe yuridis normatif sifatnya deskriptif analisis, menggunakan data sekunder dianalisis secara kualitatif guna memperoleh jawaban yang dapat di pertanggung jawabakan secara ilmiah. Hasil penelitian dari penerapan sanksi oleh hakim ialah dengan membayarkan hak-hak penggugat berupa uang pesangon, penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 156 ayat (2) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara ini dengan adanya pertimbangan alat bukti, mendengarkan keterangan saksi dan permohonan penggugat diterima sebagian dan ditolak selebihnya, tergugat harus membayarkan kekurangan upah penggugat sesuai upah minimum kota medan pada tahun 2018 dan berlandaskan pada Undang-Undang Ketenagakerjaan.