Tina Asmarawati Ketua Penguji Sukhebi Mofea Penguji 1 Putri Hafidati Penguji 1 Mahdi Pengarang

Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan kekerasan yang bisa menimpa siapa pun, suatu tindakan yang tidak bermoral ini tidak hanya mengincar wanita yang sudah dewasa namun juga dapat menimpa anak-anak. Hukuman pidana bagi pelaku kekerasan seksual telah diatur berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 17 Tahun 2016 dengan penerapan pidana tambahan berupa sanksi pidana yang saat ini masih belum maksimal sanksi yang diterapkan. Kasus kekerasan di Indonesia belum menurun secara signifikan bahkan bertambah. Tujuan dari penelitian ini adalah a) untuk mengetahui apakah hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur berdasarkan putusan Nomor 1114/Pid.Sus/2022/PN.Tng telah sesuai dengan Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak. b) untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap pemenuhan unsur keadilan dalam mengadili perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur berdasarkan Putusan Nomor 1114/Pid.Sus/2022/PN.Tng. Metode penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif. Menurut penulis seharusnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) membuat dan mengajukan tuntutan yang lebih berat bagi terdakwa yaitu pidana penjara pidana maksimal 15 (lima belas) tahun atau kebiri. Hakim sebagai wakil dari negara dalam penyelenggara pengadilan harus bersikap adil dengan tidak memihak kepada salah satu pihak sehingga hasil dari persidangan tersebut dapat memuaskan karena telah memenuhi unsur-unsur keadilan. Demi tercapainya keadilan khususnya bagi korban beserta keluarganya yang sangat dirugikan dalam kasus ini seharusnya terdakwa dijatuhkan sanksi pidana penjara lebih berat atau vonis maksimal sesuai peraturan yang berlaku, posisi hakim dalam memutuskan perkara ini tidak melihat hal yang memberatkan perbuatan terdakwa dan hakim seharusnya tidak mengurangi tuntutan dari jaksa penuntut umum (JPU) karena dampak psikologis yang mengganggu korban yaitu secara emosi, fisik, trauma, dan sangsi sosial seumur hidupnya.