Sukhebi Mofea Penguji 1 Widodo Budidarmo Penguji 1 Beggy Tamara Ketua Penguji Nurfakih Sanwani Pengarang

Perbuatan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan diluar kewenangan atau diluar kekuasaan. Perbuatan melawan hukum terbagi menjadi tiga macam yaitu perbuatan melawan hukum dengan unsur kelalian, kesengajaan, mutlak. Perbuatan melawan hukum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365, Pada perkara putusan nomor 791/pdt.G/2018/PN.tng dimana telah terjadi suatu perbuatan melawan hukum dengan menguasai dan menempati objek sengketa yang dimiliki oleh PT.Arya Lingga Manik, Tergugat yang telah dipercaya oleh PT.Arya Lingga Manik karena kinerjanya yang cukup bagus sehingga dipinjam namannya untuk pembelian dua bidang tanah, seiring berjalannya waktu kinerja Tergugat yang semakin menurun PT.Arya Lingga Manik menurunkan jabatannya, Tergugat tidak terima karena diturunkan jabatannya kemudian melakukan sebuah perbuatan melawan hukum dengan menguasai dua bidang tanah yang diatas namakan Tergugat,oleh sebab itu pokok permasalahan dalam perkara ini bagaimana akibat hukum terhadap penguasaan dan penempatan objek sengketa dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara No 791/Pdt.G/2018/PN.tng. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang sifatnya deskriptif analisis sehingga data yang telah dikumpulkan dapat dianalisis secara kualitatif. Landasan teori mengacu pada pasal 1335,1366 jo pasal 1367 KUHPerdata Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Pertanggung jawaban berdasarkan unsur kesalahan fakta hukum mengambil hak yang bukan miliknya dan menguasai hak tersebut dan melakukan acrobat hukum, korban yang mengalami kerugian membutuhkan kepastian hukum agar hak-haknya dapat kembali dengan utuh. Dan seseorang yang melanggar itu harus mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya sudah diatur itu melanggar norma hukum. Pertanggung jawaban yang dilakukan yaitu mengembalikan hak yang sebenarnya bukan hak miliknya dan melaksanakan kewajiban membayar biaya perkara, oleh karena itu ketika ingin melakukan pembelian asset tidaklah menggunakan atas nama orang lain dan menjalankan pekerjaan haruslah professional tidaklah melibatkan emosional.