Tina Asmarawati Ketua Penguji Sukhebi Mofea Penguji 1 Putri Hafidati Penguji 1 Tasya Wulandari Pengarang

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius (seriouse crime) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak secara serius, mempengaruhi kehidupan, dan perkembangan pribadi anak. Sehubungan dengan hal itu, maka penulis tertarik melakukan penelitian penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur. Permasalahan dalam penelitian ini ialah Bagaimana penegakan hukum kepada pelaku pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang paman terhadap keponakan ditinjau berdasarkan hukum positif di Indonesia dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang paman terhadap keponakan dalam Putusan Pengadilan Nomor: 276/Pid.Sus/2020/PN.Plw.Tujuan dan kegunaan penelitian ini ialah guna mencari kebenaran dan kepastian hukum terhadap hal-hal sebagaimana di atas. Karena di sisi lain upaya hukum pemerkosaan terhadap anak yang masih di bawah umur tersebut masih belum menjadi pusat perhatian bagi Pemerintah dan aparat penegak hukum lainnya. Metode penelitian ini ialah yuridis normatif yaitu penelitian yang menggunakan Studi Kepustakaan (Library Research) dan sifat penelitian deskriptif analisis. Landasan teori mengacu pada KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.Kesimpulan menurut penulis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur berdasarkan Putusan Nomor: 276/Pid.Sus/2020/PN.Plw Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa DL alias AJ. Sebagaimana dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menyebutkan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat di pidana kecuali atas kekuatan Undang-Undang pidana yang ada sebelum perbuaatan dilakukan. Kemudian saran bagi penulis untuk para aparat penegak hukum lebih mengerti akan kasus tersebut karena, Kasus tersebut sangat memprihatinkan bagi perempuan terutama korbannya merupakan anak dibawah umur yang dapat mengancam kondisi psikologisnya.