Dadi Waluyo Penguji 1 Beggy Tamara Penguji 1 Sumardi Ketua Penguji Chusnul Hotimah Pengarang

Indonesia merupakan negara dengan banyak hukum pidana, salah satu tindak pidana yang diaturnya adalah tindak pidana narkotika, tindak pidana narkotika diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah putusan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara di bawah ancaman pidana minimum khusus sesuai dengan tujuan hukum dalam perkara tindak pidana narkotika dan Apakah penjatuhan pidana penjara di bawah ancaman pidana minimum khusus bertentangan dengan undang-undang dalam tindak pidana narkotika. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalan Metode Yuridis Normatif. Dalam penelitian ini berdifat desktiptif analis serta landasan hukumnya mengacu kepada Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika dan KUHP. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan: dalam Putusan Nomor 121/Pid.sus/2018/Pn.Mgg yang menjatuhkan pidana penjara di bawah Ancaman Pidana Minimum Khusus adalah sesuai dengan tujuan dari hukum Menurut Gustav Radbruch dimana diantara tujuan hukum terdapat Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan. Dalam Putusan Nomor 121/Pid.sus/2018/Pn.Mgg Hakim memprioritaskan keadilan bagi Terdakwa memberikan hukuman sesuai bobot dan kadar kesalahannya dengan demikian Putusan Hakim tersebut bisa sejalan dengan Tujuan dari Hukum . Dalam putusan ini yang dipikirkan oleh seorang Hakim bagaimana mewujudkan keadilan bagi si terdakwa akan tetapi putusan Hakim tersebut mengesampingkan kepastian dan kemanfaatan dari hukum. Namun jika menggunakan teori Hans Kelsen penjatuhan tersebut tentunya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yang seharusnya hakim menjatuhkan Pidana Penjara sesuai dengan pasal 112 ayat (1) melihat ketentuan pasal 112 ayat (1) “ dipidanakan minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun dengan denda mulai 800 juta hingga 8 miliar.