Lily Kalyana Penguji 1 Beggy Tamara Penguji 1 Retno Susilowati Ketua Penguji Yudi Septiadi Pengarang

Permasalahan yang menyangkut tanah, cenderung berkembang didalam bermasyarakat dalam kehidupan bersosial. Tanah tidak lagi dianggap sekedar persoalan agraria yang selama ini hanya identik dengan lahan pertanian, namun tanah telah mengalami evolusi baik manfaat maupun kegunaannya sehingga menimbulkan dampak negatif yang semakin kompleks, masalah, bahkan menjadi sebuah halangan dalam melaksanakan suatu pembangunan. Maraknya konflik atau sengketa tanah yang terjadi akibat adanya campur tangan mafia tanah yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan penanganan kasus pertanahan, sehingga dalam penyelesaiannya menjadi berkepanjangan. Lemahnya hukum pertahanan menjadi persoalan mendasar serta adanya celah hukum yang dapat dimanfaatkan mafia tanah. Oleh karenanya dibutuhkan ketegasan dari pemerintah dalam membuat aturan yang dapat meredam tindakan para mafia tanah. PPAT yang ditunjuk sebagai pejabat umum dalam melakukan pendaftaran hak atas tanah sering kali terjerat dalam kasus mafia tanah sehingga menimbulkan kerugian kepada masyarakat, sehingga dibutuhkan reformasi hukum pertanahan untuk membenahi dan melengkapi perundang-undangan agar terwujudnya kepastian hukum demi kesejahteraan masyarakat. Tipe penelitiannya adalah yuridis normatif, sifatnya deskriptif analisis, sehingga data yang diperoleh di analisis secara kualitatif. Landasan teorinya mengacu pada Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Hasil penelitian disimpulkan bahwa sertipikat merupakan bukti kepemilikan, alat pembuktian yang kuat terhadap data fisik dan hukum yang terkandung di dalamnya, sepanjang data fisik dan hukum tersebut sesuai dengan data pada buku ukur dan daftar hak guna tanah. Sertifikat hanya dapat diberikan kepada orang yang namanya dalam daftar tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada orang lain yang diberi kuasa oleh orang itu. Saran untuk masing-masing fungsi PPAT diberikan, hendaknya berpegang menurut Kode Etik jabatan, mengingat semua akte mempunyai konsekuensi yang berat, bukan hanya adanya tuntutan perdata, tetapi juga ada tuntutan pidana.