Sukhebi Mofea Penguji 1 Imam Rahmaddani Penguji 1 Hasan Hamid Safri Ketua Penguji Wella Gusriani Pengarang

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas Samin Tan Berdasarkan (Studi Kasus Putusan Nomor : 2205 K/Pid.Sus/2022. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif normatif oleh karena itu sumber data terhadap data primer dan data sekunder dianalisis secara kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan metode pengumpulan data primer (yang diperoleh secara langsung guna memperoleh data yang jelas dan benar dalam penelitian ini), dan data sekunder (yang diperoleh dari informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh pihak lain yang merupakan data pendukung). Sehingga dapat diambil keputusan Berdasarkan analisis kasus tindak pidana suap pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dalam pertimbangan hakim jelas tidak memberikan keputusan yang memuaskan bagi Jaksa Penuntut Umum maupun masyarakat, dengan alasan yang tidak transparan dan tidak dapat diterima oleh masyarakat. Dengan alasan Hakim yang memutuskan bebas karena tidak adanya bukti kuat yang menyatakan terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim menilai bahwa Samin Tan tidak terbukti menjalin komunikasi dengan Eni Maulani Saragih dan memberikan uang sebesar 5 Miliar. Dibuktikan ketika Samin Tan tidak membalas pesan Eni Maulani Saragih yang mengucapkan terimakasih. Dari alasan keputusan tersebut sangat sulit untuk mencerna bahwa Samin Tan tidak terbukti melakukan komunikasi dengan Eni Maulani Saragih hanya dengan mempertimbangkan fakta seperti ini. Pertimbangan judex facti pengadilan tingkat pertama yang menyatakan terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan pertama dan kedua adalah dalam delik gratifikasi perbuatan pemberi gratifikasi tidak dipidana karena bukan merupakan suatu delik. Dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, unsur memberi dalam dakwaan kesatu dan kedua tidak terbukti. Sedangkan unsur memberi sudah jelas dibuktikan oleh barang bukti yang sudah di kumpulkan dan di jabarkan dalam persidangan dan dikemukakan oleh para saksi.