Siti Humulhaer Penguji 1 Sukhebi Mofea Ketua Penguji Sri Jaya Lesmana Penguji 1 Shinta dilla Pengarang

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa hak cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Sifat eksklusif dikarenakan hak cipta terdiri atas hak moral yang melekat secara abadi pada diri Pencipta dan hak ekonomi untuk setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dan setiap orang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah akibat hukum terhadap Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas terjadinya akuisisi pada perusahaan penerbitan berdasarkan Putusan Nomor 77/Pdt.Sus-HakCipta/2019/Pn.Niaga.Jkt.Pst dan Bagaimanakah kedudukan hukum Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas suatu Ciptaan dengan terjadinya akuisisi perusahaan penerbitan berdasarkan Putusan Nomor 77/Pdt.Sus-HakCipta/2019/Pn.Niaga.Jkt.Pst. Adapun sifat penelitan deskriptif analitis yang mengacu pada ketentuan Undang-Undang Hak Cipta, KUHPerdata, dan beberapa literatur. Adapun kesimpulannya adalah 1. Dikarenakan PENGGUGAT tidak dapat membuktikan dalilnya sebagai Pencipta, maka sudah tepat jika Majelis Hakim menilai terhadap PENGGUGAT tidak dapat di jadikan dasar untuk menyatakan PENGGUGAT sebagai Pencipta atas buku Muhammad Teladanku (MUTE). 2. Dengan adanya suatu perjanjian kesepakatan sebagai kompensasi PENGGUGAT yang diberikan oleh TERGUGAT dan PENGGUGAT terbukti bukan sebagai pencipta satu-satunya atas buku (MUTE), melainkan karya bersama, sehingga kedudukan PENGGUGAT tidak termasuk dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 sampai dengan angka 4 UndangUndang Hak Cipta. Adapun sarannya adalah 1. Seharusnya masyarakat pada umumnya terhadap suatu kebiasaan yang dilakukan di mulai dengan menyadari mengingat suatu dampak kedepannya mengenai pemahaman tentang pentingnya atau berharganya suatu ciptaan. 2. Untuk Masyarakat pada umumnya ataupun khususnya pencipta agar tetap melakukan pencatatan atas hasil karya ciptaannya pada Ditjend HAKI Dan Pemerintah melalui Kemenkumham agar selalu mensosialisasikan kepada masyarakat betapa pentingnya pendaftaran hak cipta termasuk tentang sejauh mana tanggungjawab pemerintah terhadap sistem pendaftaran hak cipta.