Mamay Komariah Penguji 1 Ahmad Fajar Herlani Penguji 1 H.Annie Myranika Ketua Penguji Muhammad Miqdad Al-Faruqi Pengarang

Tindak pidana kekerasan seksual di hari demi hari semakin meresahkan masyarakat. itu sebabnya pemerintah Kota Tangerang segera melakukan upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak dengan memberikan peran aktif kepada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Tangerang yang merupakan unit dibawah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Tangerang. Permasalahan dan penelitian ini merupakan apa yang melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kota Tangerang dan bagaimana peran Pemerintah Daerah Kota Tangerang dan P2TP2A Kota Tangerang dalam penanggulangan kekerasan seksual pada anak di Kota Tangerang. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tangerang. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris yakni suatu penelitian yang menggunakan data kepustakaan dan data lapangan, yang bersifat deskriptif analisis sehingga dari data primer dan data sekunder dianalisa secara kualitatif. Landasan teori mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak, serta teori terkait kepastian hukum, kriminologi dan teori perlindungan hukum. Peran pemerintah dalam upaya menanggulangi kekerasan seksual pada anak di kota Tangerang dengan P2TP2A Kota Tangerang sebagai garda terdepan untuk menangani kekerasan seksual terhadap dengan melakukan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Diharapkan pemerintah, orang tua, anak dan masyarakat lebih peduli dan peka terhadap peristiwa kekerasan seksual dan tidak menganggapnya sebagai hal yang tabu, sehingga upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak dapat berjalan dengan optimal dan mengurangi resiko terjadinya kekerasan seksual dan efek jangka panjang pada korban.