Ilham Aji Pangestu Ketua Penguji Imam Rahmaddani Penguji 1 H.Sukhebi Mofea Penguji 1 Mela Pengarang

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dalam Penanganan Covid-19 Desa Dukuh Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambatdan pendukung dalam pelaksanaan penyaluran program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Dukuh Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Yuridis Empiris yang bersifat Deskriptif, sumber data dalam penelitian ini antara lain data primer yang didapatkan secara langsung di lapangan melalui wawancara dan data sekunder yang di dapatkan dengan mengakses dan menghimpun peraturan perundang-undangan, buku, jurnal serta referensi referensi yang mendukung penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi, lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor Desa Dukuh Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang. Adapun teknik pengolaan data dilakukan dengan editing, kategorisasi, dan analisis data. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pertama, Pemerintah Desa Dukuh Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang dalam hal ini kepala desa beserta perangkatperangkatnya sudah melakukan pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dialokasikan kepada masyarakat Desa Dukuh, Kedua, faktor penghambatnya adalah faktor kultur hukum khususnya bagi Masyarakat yang tidak mentaati kebijakan persyaratan calon penerima dana BLT.adapun faktor pendukungnya pertama adalah struktur hukum yaitu pemerintah desa yang telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kedua, faktor substansi hukum, dalam hal ini adalah peraturan Menteri desa nomor 6 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa telah mengakomoodir BLT kepada Masyarakat. Peneliti menyarankan, Pertama, Pemerintah Desa Dukuh secara periodik melakukan update data kependudukan. Kedua, Penguatan koordinasi evaluasi dan monitoring pada Instansi terkait untuk mencegah terjadinya permasalahan penyaluran bantuan. Ketiga, Instansi terkait melakukan penguatan pada aspek sosialisasi khususnya melalui media social maupun melalui penyuluhan desa. Keempat, Instansi terkait melakukan inovasi sistem penyaluran bantuan pemerintah yang efektif, efisien, dan berintegrasi. Kelima, Pemerintah Desa membuka pelayanan pengaduan cepat tanggap melalui RT atau RW.