Ilham Aji Pangestu Ketua Penguji Beggy Tamara Penguji 1 Imam Rahmaddani Penguji 1 Ahmad Falahudin Kadir Pengarang

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi dan faktor penghambat serta faktor pendukung pemenuhan hak anak atas perlindungan hukum dari kejahatan seksual di kota Tangerang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, sumber data dalam penelitian ini data primar didapatkan secara langsung di lapangan melalui wawancara. Data Skunder didapatkan dengan mengakses dan menghimpun peraturan perUndang-Undangan, buku, jurnal serta reverensi yang mendukung penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi, lokasih penelitian dilaksanakan di DP3AP2KB Kota Tangerang. teknik pengolaan data: editing, kategorisasi, analisis data. Hasil penelitian menunujkan, Pertama, Pemerintah kota Tangerang melalui DP3AP2KB Kota Tangerang sudah melakukan upaya pemenuhan hak anak atas perlindungan hukum dari kejahatan seksual di kota Tangerang. Kedua, Faktor penghambat diantaranya adalah faktor masyarakat khusunya korban cenderung menutup diri. Faktor budaya, yaitu pengaruh budaya asing turut mempengaruhi pergaulan bebas di masyarakat. Adapaun Faktor pendukung diantaranya. Faktor hukum, pemerintah telah membentuk peraturan perUndang-Undang yang memberikan perlindungan kepada anak, Diantaranya: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Selain itu pemerintah kota tangerang telah memiliki peraturan yang mengatur hak dan perlindungan anak yaitu: Peraturan daerah kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak. peraturan walikota Tangerang Nomor 41 Tahun 2020 Tentang pengembangan Kota layak anak. Faktor penegak hukum, dalam hal ini DP3AP2KB Kota Tangerang dalam menangani kasus kejahatan seksual pada anak, sudah menjalankan tugas pokok dan fungsi. Faktor sarana dan prasarana, tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan hak terhadap korban. Peneliti menyarankan, Pertama, membentuk kebijakan terkait inovasi pelayanan pengaduan khusunya kejahatan seksual pada anak di tinggkat RW. Kedua, Instansi terkait memperkuat sosial media dalam rangka edukasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat. Ketiga, pemerintah kota Tangerang membentuk kebijakan wajib belajar bagi anak ( jam 19.00-21.00 WIB ) bagi pelajar. Keempat, pemerintah kota Tangerang membentuk satuan tugas pencegahan kejahatan seksual pada anak di tingkat RW. Kelima, Pemerintah daerah kota Tangerang mengalokasihkan dan mengoptimalkan anggaran dalam rangka pencegahan dan penanggulangan anak atas kejahatan seksual.