Sukhebi Mofea Ketua Penguji Beggy Tamara Penguji 1 Ahmad Fajar Herlani Penguji 1 Nency Mardhalena Harefa Pengarang

Perkawinan Beda Agama adalah masalah sosial yang sudah sering terjadi di Indonesia. Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tantang Perkawinan. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penulis melakukan analisis pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada Perkara Keabsahan Perkawinan Beda Agama. Hasil Penelitian menunjukkan pada kesimpulan adalah (1) Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan beda agama adalah Karena tidak ada Undang-Undang yang mengatur secara tegas perkawinan beda agama, maka berdampak adanya kekosongan hukum, dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung dalam Nomor: 1400K/Pdt/1986 antara lain menyebutkan bahwa perbedaan agama dari calon suami istri bukan merupakan salah satu alternatif larangan perkawina. (2) Keabsahan Perkawinan Beda Agama di luar wilayah Hukum Indonesia masih menjadi Pro dan Kontra karena ada lebih dari satu Undang-Undang yang mengatur keabsahan Perkawinan tersebut. Menunjukkan bahwa pernikahan beda agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ternyata dilarang, namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 memungkinkan perkawinan beda agama didaftarkan kepengadilan jika perkawinan tersebut dapat izin dari pengadilan pernikahan beda agama.Saran Peneliti (1) berdasarkan permasalahan dasar dan pertimbagang hakim adalah bagi masyarakat penulis mengajurkan harus memahami prosedur pengajuan permohonan perkawinan beda agama dengan baik, agar tidak terjadi kendalan di Pengadilan Negeri maupun Kantor Catatan Sipil. (2) Keabsahan Perkaiwinan Kepada Para Hakim Pengadilan Negeri di harapkan memiliki dasar pertimbangan yang kuat agar dapat dipertanggung jawabkan dalam memutuskan suatu perkara.