Siti Humulhaer Ketua Penguji Dian Yulviani Penguji 1 Shella Okta Ardiani Pengarang H.Sukhebi Mofea Penguji 1

Bank merupakan salah satu sektor yang mempengaruhi perekonomian setiap negara, tapi masih banyak kasus dalam sektor keuangan ini salah satunya pemalsuan pembukuan rekening yang dilakukan petugas bank sendiri, hal ini dapat berdampak kepada rasa kepercayaan masyarakat yang menurun, tindak pidana dalam sektor perbankan pasti melibatkan dana masyarakat yang disimpan, oleh karena itu pembahasan 1). Apa yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pemalsuan dalam pembukuan rekening bank berdasarkan putusan nomor 2556K/Pid.Sus/2021?, 2). Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi bagi pelaku tindak pidana pemalsuan dalam pembukuan rekening bank berdasarkan putusan nomor 2556K/Pid.Sus/2021 ?. Dalam penelitian ini metode yang dipakai yaitu yuridis normatif dimana meneliti hukum dalam perundang-undangan dengan melakukan studi pustaka, untuk landasan teori sendiri dipakai ada tiga macam yaitu 1). Teori kriminologi ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai suatu fenomena sosial dimana menganalisis mengenai sebab terjadinya kejahatan, 2). Teori kepastian hukum dimana tindak kejahatan sudah pasti dapat sanksinya dengan mengetahui apa yang boleh dilakukan dan tidak dilakukan, 3). Teori pemidanaan dimana dikenakan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana sesuai undang-undang. Kesimpulan nya 1). Latar belakang terjadinya tindak pidana didorong dengan perasaan hati nurani termasuk ke dalam teori kriminologi yang mengacu kepada pola pikir manusia yang sudah melanggar aturan ini termasuk etiologi criminal, 2). Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi di dasarkan oleh teori kepastian hukum dan juga teori pemidanaan dimana masuk ke dalam teori gabungan mencangkup teori pembalasan dan juga teori tujuan oleh karena itu harus seimbang antara pembalasan dengan tujuan pemberian pemidanaan terhadap seseorang. Untuk saran sebaiknya jika diberikan suatu tanggungjawab maka harus dijaga dengan baik apapun alasan atas tindakan yang dilakukan oleh terdakwa jika berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan itu merupakan pelanggaran yang fatal dan untuk pertimbangan Hakim berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti kasus ini termasuk ke dalam kasus pidana bukan perdata karena perkara pidana dengan berkekuatan hukum tetap dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan perdata berupa perbuatan melawan hukum.