Siti Humulhaer Ketua Penguji Beggy Tamara Penguji 1 Dian Yulviani Penguji 1 Diana Putri Firdaus Pengarang

Landasan Negara Indonesia adalah hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat). Konsepsi negara hukum mengandung pengertian bahwa negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui pelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak dan menjamin hak asasi manusia. Penguatan Indonesia sebagai negara hukum tertuang pada pasal 46 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo pasal 65 ayat (1) KUHP. Bagaimana penerapan sanksi bagi pelaku kejahatan pelecehan seksual berdasarkan putusan Nomor :48/Pid.b/2019/pn.Prn. dan, Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual berdasarkan Putusan Nomor : 48/Pid.B/2019/PN/Prn. dan analisis penerapan sanksi bagi pelakut kejahatan pelecehan seksual dalam Putusan Nomor: 48/Pid.B/2019/PN.Prn. penerapan sanksi pelaku dan perlindungan hukum terhadap korban kasus pelecehan kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah tiri kepada anak tirinya. Dalam putusan Nomor : 48/Pid.B/2019/PN.Prn. penelitian ini menggunakan penelitian yuridis, empiris yaitu penelitian yang menggunakan. Peneiltian keputusan (library reseach) yaitu penelitian hukum yang di lakukan dengan melalui telaah undang-undang, literatur, buku-buku karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian. Kesimpulan 1. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam berbagai bentuk akan dijatuhi sanksi hukum, sanksi yang diberikan terhadap penuntut umum yaitu pasal 46 UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo pasal 65 ayat (1) KUHP. 2. Perlindungan seorang anak yang menjadi korban kekerasan seksual sebagaimana diatur oleh KUHP maka tindak perlindungan yang diberikan adalah melakukan rehabilitas didalam maupun diluar lembaga, menghindar identitas dan pelabelan terhadap anak mendapatkan jaminan keselamatan bagi korban baik fisik, mental dan sosial. Dalam perlindungan hukum saran 1. Seharusnya sanksi (hukuman) lebih di perkuat lagi untuk mengurangi tindak pidana terhadap anak terlebih tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. 2. Perlindungan anak perlu diatur secara khusus agar perlindungan dapat dilakukan meliputi segala aspek, karna anak merupakan potensi yang akan menjamin kelangsungan hidup bangsa dan masa depannya.