Siti Humulhaer Penguji 1 Sukhebi Mofea Ketua Penguji Dian Yulviani Penguji 1 Mega wahyu lestari Pengarang

Tindak pidana pertambangan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap lingkungan hidup, di karenakan dalam pelaksanaan kegiatan penambangan harus di lakukan sesuai dengan prosedur yang memiliki beberapa tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 mengenai definisi pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Minerba). Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku kegiatan penambangan yang dilakukan di luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berdasarkan pada studi Putusan Nomor 548/Pid.B/LH/2019/PN Trg dan Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pertambangan diluar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) batubara berdasarkan Putusan Nomor 548/Pid.B/LH/2019/PN Trg. Metode penelitan yaitu menggunakan penelitian normatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis secara kualitatif. Adapun kesimpulannya adalah 1.Pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku kegiatan penambangan yang dilakukan di luar WIUP mengacu pada ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaiamana atas unsur subjektif dan objektif di dalam Pasal 158. 2.Mengenai kualifikasi Tindak Pidana Pertambangan di luar WIUP, majelis hakim mengacu pada ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Pertambangan Minerba, bahwa dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP). Adapun sarannya adalah 1. Sebaiknya setiap warga negara yang ingin melakukan kegiatan usaha penambangan di lakukan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan mengenai mekanisme kegiatan usaha pertambangan. Dan pemerintah turut serta dalam melakukan pengawasan dan pembinaan di setiap kegiatan usaha pertambangan. 2. Kepada aparat penegak hukum dengan kewenangannya dapat rutin melakukan peninjauan terhadap wilayah yang telah di tetapkan sebagai Wilayah Pertambangan (WP) atau Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Dan Hakim agar dapat memberikan putusan yang dengan sanksi maksimal agar memberikan efek jera kepada para pelaku yang melakukan kegiatan usaha pertambangan secara ilegal.