Tina Asmarawati Ketua Penguji Mamay Komariah Penguji 1 Putri Hafidati Penguji 1 Abil ilya ashari Pengarang

Salah satu tindak pidana yang meresahkan masyarakat adalah tindak pidana pencabulan anak, apakah itu anak laki-laki ataupun anak perempuan. Pencabulan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang terdorong keinginan seksual. Dalam kasus pencabulan anak dibawah umur, bahwa pelaku pencabulan tidak lagi mengenal status, pangkat, pendidikan, jabatan dan usia korbannya. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Hal ini jelas tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam penelitian ini yang menjadi pokok masalah adalah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan berdasarkan putusan nomor 185/Pid.sus/2019/PN.MD dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan yang di lakukan oleh tetangga dalam putusan. sehingga sumber data primer dan sumber data sekunder dianalisis secara kualitatif. Landasan teorinya adalah teori keadilan. Hasil penelitian Penerapan sanksi pidana bagi pemerkosaan anak dalam Penerapan sanksi pidana bagi pemerkosaan anak dalam pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, penjatuhan sanksi pidana Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (Jima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).setelah menjalani proses peradilan, berdasarkan putusan pengadilan negri mandailing natal Nomor : 185/Pid.Sus/2019/PN.MDI bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan tidak bersalah melakukan tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur dan menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara dalam putusan tersebut. Dalam menentukan keputusan pada kasus ini, (JPU) memberikan dakwaan alternative, yakni dalam dakwaan yang pertama terdakwa melanggar pasal 1 ke-66 yaitu melanggar pasal 81 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Dalam dakwaan yang ke dua, terdakwa melanggar pasal 1 ke-67 yaitu 81 melanggar pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak