Sukhebi Mofea Ketua Penguji Beggy Tamara Penguji 1 Ahmad Fajar Herlani Penguji 1 Samuel Panata Pengarang

Tidak seperti yang diharapkan, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, yang diberlakukan pada 1 Agustus 2014, masih kekurangan alat penegak hukum yang responsif dan sarana pendukung. Seorang anak yang melakukan pelanggaran yang dilakukan oleh anak binaan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik penelitian hukum empiris dekripsi, penulis akan menganalisis hasil dari sumber data primer yang langsung diakses dari sumbernya dengan melakukan wawancara di LPKA Kelas I Tangerang dan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini menemukan bahwa penanganan atau pembinaan yang dilaksanakan di LPKA Kelas I Tangerang tidak sesuai dengan UU yang berlaku. Sistem Peradilan Pidana Anak di LPKA Kelas I Tangerang tidak cukup baik karena tidak memberikan pola pembinaan / pengasuhan terhadap anak binaan di LPKA masih tidak sesuai dengan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, namun dalam pelaksanaan pembinaan ada beberapa faktor pendukung dan penghambat. Sedangkan Saat ini, undang-undang SPPA bertujuan untuk melindungi martabat dan harkat anak melalui pendekatan restorative justice, yang memastikan bahwa anak berhak atas perlindungan hukum, terutama dalam sistem peradilan pidana. Saran penulis terhadap hasil penelitian yaitu meningkatkan fasilitas yang kurang serta memberikan Bimtek pelatihan pembinaan.