Beggy Tamara Penguji 1 Imam Rahmaddani Penguji 1 Hasan Hamid Safri Ketua Penguji Lia Amalia Pengarang

Skripsi ini mengeksplorasi contoh-contoh kekerasan dalam rumah tangga. Individu yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, terutama perempuan (ibu dan anak), harus diberikan perlindungan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Perlindungan ini sangat penting untuk mencegah dan menghilangkan tindakan kekerasan, kekejaman, atau segala bentuk perlakuan yang merendahkan nilai inheren manusia. Kekerasan dalam rumah tangga, terutama ketika suami menjadikan istrinya sebagai korban, tidak hanya menimbulkan rasa sakit fisik namun juga tekanan emosional. Studi ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan yaitu bagaimana vonis Hakim dan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Dengan tujuan untuk mengetahui vonis hakim dan pertimbangan hakim dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh suami terhadap istri. Permasalahan tersebut menggunakan metode penelitian Liberary Research atau penelitian kepustakaan data yang diperoleh dari buku-buku, literatur, jurnal hukum serta karya ilmiah yang berhubungan dengan kasus KDRT. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analisis sehingga memperoleh kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian dari vonis hakim yaitu menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 bulan dan hasil dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kasus KDRT yaitu tidak ada alasan pembenar dan pemaaf sehingga dinyatakan bersalah serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa adalah melanggar pasal Pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT yang unsur- unsurnya adalah ”barang siapa” dan “melakukan kekerasan terhadap fisik dalam lingkup rumah tangganya”. Kedua unsur sudah tepat, tetapi pidana yang dijatuhkan majelis hakim terlalu ringan sehingga kurang memberikan rasa keadilan bagi korban dan tidak memberi efek penjeraan. Disarankan pemerintah perlu menetapkan ancaman pidana minimal dalam setiap tindak pidana yang diatur dalam UU PKDRT sehingga majelis hakim tidak dapat menjatuhkan pidana yang terlalu ringan.