Pri Utami Penguji 1 H. Yusmedi Yusuf Ketua Penguji H. TB. Yudi Muhtadi Dosen Pembimbing 2 Nadiyah Palestina Pengarang H. M. Yusuf Leman Penguji 1

Permaslahan kemiskinan masih menjadi persoalan yang harus diperhatikan oleh Pemerintah. Permasalahan ini muncul akibat pengangguran dan tidak memiliki pekerjaan tetap. Rumah menjadi prioritas setiap manusia karena rumah sebagai kebutuhan yang wajib dipenuhi dan dimiliki sebagai tempat singgah dan tempat terjalinnya suatu kebersamaan keluarga, di rumah bisa melakukan kegiatan apa saja, maka dari itu setiap manusia berhak /memiliki rumah yang layak huni dengan nyaman sehat dan aman. Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang membuat kebijakan mengenai pengentasan kemiskinan dengan dibangunnya rumah-rumah yang tidak layak huni. Dalam implementasi kebijakan program Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat Kumuh dan Miskin di Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang pada tahun 2019 berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan program GEBRAK PAKUMIS, dalam pelaksanannya masih adanya kekurangan berupa kurangnya anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah, masih banyaknya rumah yang tidak layak huni , kurang kolaborasi dengan pihak-pihak lain dalam mempercepat pemerataan kawasan rumah kumuh. Informan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu dari pilar Pemerintah di Dinas Perumahan Permukiman dan Pemakaman, non pemerintah serta masyarakat penerima manfaat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Implementasi Kebijakan menurut Merilee S Grindle ada 2 indikator yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang menggunakan wawancara , dokumentasi dan obervasi. Untuk menguji keabsahan data dengan triangulasi. Hasil dari penelitian implementasi kebijakan program GEBRAK PAKUMIS masih ditemukan kekurangan seperti minimnya anggaran, kurang meratanya pembangunan dan masalah waktu pada saat proses pembangunan. Oleh karena itu diperlukan penambahan anggaran untuk memperbaiki kualitas rumah yang lebih baik, adanya kolaborasi dengan pihak-pihak lain seperti swasta agar pengentasan kawasan kumuh cepat terselesaikan.