Edi Mulyadi Ketua Penguji Hasnah Aziz Penguji 1 Galih Gumelar Pengarang Budi Santoso Martono Penguji 1

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar perlindungan hukum terhadap PA, KPA, PPK, PPTK dan Pengawas pada dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang. Subjek penelitian ini adalah pegawai Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang yang menjabat sebagai PA, KPA, PPK, PPTK dan Pengawas dalam kedudukan dan tugasnya tersesbut. Perlindungan hukum bagi aparatur negara dalam penyelesaian sengketa kepegawaian pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara belum dapat secara optimal diberikan. Ini dikarenakan belum adanya Peraturan Pemerintah (PP) atau peraturan yang secara teknis mengatur mengenai upaya administratif dan Badan Pertimbangan ASN seperti yang diamanatkan oleh Pasal 129 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa, ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah, maka dalam mekanisme penyelesaian sengketa ASN dapat mengalami ketidakpastian bagi aparatur negara. Perlindungan hukum terhadap Aparatur Sipil Negara adalah salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 92 ayat (1) Undang-undang No 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara. Sebagai tindak lanjutnya kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 308 Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Namun demikian Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tersebut belum mengatur secara jelas hal-hal yang dimaksud dengan perlindungan hukum tersebut. Pegawai Negeri Sipil dewasa ini merasakan bahwa kewajiban pemerintah memberikan perlindungan belum terwujud dan pula perlindungan yang menjadi fungsi dari Korps Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) belum dapat dilaksanakan karena Peraturan Pemerintah tentang Korps Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) belum diterbitkan. Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) merasakan tidak ada ketenangan dalam melaksanakan tugas kewajibannya apalagi bagi mereka yang diberikan tugas adhoc mengelola proyek-proyek pemerintah.