Annie Myranika Ketua Penguji Siti Humulhaer Penguji 1 Beggy Tamara Penguji 1 Yuyun Rahmawati Pengarang

Sebagai makhluk sosial setiap manusia selalu mengadakan hubungan dengan manusia lain. Untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera sebagaimana tertuang dalam aline ke empat pembukaan Undang Undang Dasar 1945 Dan hal ini di wujudkan dalam ikatan perkawinan. Sesuai dengan ketentuan pasal 1 Undang-undang 1 tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 29 mengatur perjanjian perkawinan. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan di kemudian hari, lalu bagaimana jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiaban (Wanprestasi), Salah satu permasalahan yang menyebabkan pentingnya perjanjian pra nikah adalah permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah apakah yang melatar belakangi seseorang melakukan wanprestasi, dan apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara suami isteri berbda kewarganegaraan berdasarkan Putusan Nomor 107/Pdt.G/2018/Pn.Tng sudahkah memenuhi unsur keadlian. Tipe penelitian adalah yuridis empiris, Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, artinya penelitian bertujuan untuk dapat memaparkan atau menggambarkan secara jelas dan cermat hal-hal yang dipersoalkan, yang kemudian di analisis berdasarkan teori-teori hukum atau peraturan Perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan objek penelitian. Landasan tori mengacu pada undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 29 dan Pasal 1338, Pasal 1243 KUH Perdata. Adapun kesimpulannya berdasarkan dari putusan yang telah penulis anlisa terjadinya wanprestasi tersebut karena dari hutang piutang yang dilkukan oleh pasangan suami isteri sebelum menikah, yang mana uang hasil pinjaman tersebut dijadikan untuk mahar namun tidak ada bukti yang jelas dalam penyelesaiannya, sehingga ketika perkawinan akan berakhir sang suami meminta hak nya untuk di kembalikan, walaupun selama perkawinan suami tidak pernah mengungkit hutang tersebut, dan dalam pertimbangan hakim sendiri dalam memutus perkara ini dirasa sudah cukup jelas berdasarkan kompetensi pengadilan yang mana terlebih dahulu harulag perkawinan mereka di selesaikan di pengadilan agama. Saran untuk permasalahan ini agar suami isteri bila membuat perjannian hutang piutang haruslah memperjelas hal tersebut di dalam perjanjian.