Annie Myranika Penguji 1 Raendhi Rahmadi Penguji 1 Retno Susilowati Ketua Penguji Winda Syarifauziyah Pengarang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila salah satu diantaranya meninggal terlebih dahulu maka akan meninggalkan harta waris untuk para ahli warisnya yang masih hidup. Di era sekarang ini masih sering terjadi permasalahan dalam keluarga yang berkaitan dengan harta waris hingga harus diselesaikan hingga ke meja pengadilan seperti yang terjadi dalam kasus ini. Adapun permasalahan diangkat dalam penelitian ini adalah penyelesaian pembagian harta waris yang diputus secara verstek dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara kasus Nomor 693/Pdt.G/2017/PN.TNG. Tipe penelitian adalah Yuridis Normatif, Sifat penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analisis, sehingga dari data primer dan sekunder yang diperoleh kemudian dianalisa secara Kualitatif. Landasan teori penelitian mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 ayat 1 sampai dengan ayat 5, Pasal 174 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 176, dan Pasal 188, Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 832 Ayat (1), Pasal 834, Pasal 852, dan Pasal 913 serta Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 Het Herzien Indische Reglement (HIR). Dalam pemutusan suatu perkara sangatlah penting akan kehadiran pihak Tergugat, dan untuk menghindari kerugian bagi salah satu pihak akibat putusan verstek maka dari itu hakim perlu bersikap bijak sebagai upaya untuk menghindari pemutusan dengan putusan verstek mengingat putusan verstek otomatis menjadi inkracht dan segera dilaksanakan. Maka perlu adanya alasan jelas apabila Tergugat tidak dapat hadir dan segera mengabari wakilnya untuk menggantikan menghadiri persidangan mengingat di lingkungan masih banyak warga yang buta hukum sehingga kuasa hukum memilki peran yang cukup penting. Kemudian penggunaan dasar hukum peraturan Perundang-Undangan dalam pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara harus memiliki kesesuai tidak terkecuali dalam pemutusan perkara pembagian harta warisan yang dapat dilihat melalui latar belakang pihak yang bersengketa serta kesepakatan para pihak yang bersengketa tersebut agar tercipta keadilan bagi semua pihak dan tidak terjadi perselisihan kembali dikemudian hari