Sukhebi Mofea Penguji 1 Adi Supanto Ketua Penguji Hasan Hamid Safri Penguji 1 Triana Novita Sari Pengarang

Kriminalitas yang terjadi di Indonesia semakin bervariasi dengan modus dan jenis kejahatan yang bervariasi pula, sehingga perlu tindakan yang preventif dan penanganan yang serius oleh aparat penegak hukum.Permasalahan dalam Penelitian ini adalah Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana tanpa hak menyimpan senjata penikam dan/atau senjata penusuk berdasarkan Putusan Nomor:149/Pid.Sus/2018/PN.TNG dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana tanpa hak menyimpan senjata penikam dan/atau senjata penusuk berdasarkan Putusan Nomor:149/Pid.Sus/2018/PN.TNG tentang tanpa hak menyimpan senjata penikam dan/atau senjata penusuk. Adapun sifat penelitian deskriptif analisis serta landasan Hukumnya mengacu Kepada Undang-undang Darurat RI. Adapun kesimpulannya adalah 1.Penerapan hukumnya sudah tepat, karena perbuatan terdakwa lebih memenuhi unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI No.12 Tahun 1951, sebagaimana yang menjadi surat dakwaan tunggal oleh Jaksa Penuntut Umum serta memandang Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI No.12 Tahun 1951 yakni mengatur tentang tanpa hak menyimpan senjata penikam dan/atau senjata penusuk,2.Pertimbangan hukumnya oleh hakim lebih mengutamakan proses terdakwa dalam menjalankan persidangan terhadap Terdakwa ini terlihat dalam memberikan hukuman yang paling ringan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI No.12 Tahun 1951 tentang tindak pidana tanpa hak menyimpan senjata penikam dan/atau senjata penusuk, seharusnya mendapatkan hukuman yang sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI No.12 Tahun 1951, karena beberapa pertimbangan hukum untuk memberikan kesempatan untuk terdakwa untuk memperbaidiri agar kelah tidak mengulanginya lagi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Adapun sarannya adalah 1. penerapan hukum nya sudah tepat dan saran penulis seyogyanya di tingkatkan lagi termasuk jugaJaksa dan Hakim seyogyanya dapat bersikap adil untuk memutusakan suatu perkara atau kasus ini , 2.Hakim memiliki peran yang sangat penting di sidang Pengadilan untuk itu dalam mempertimbangkan dalam kasus ini dibutuhkan ketelitian agar tidak memutusakan perkara ini dengan hukuman yang termasuk ringan jika di bandingkan dengan ancaman dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI No.12 Tahun 1951.