Annie Myranika Penguji 1 Retno Susilowati Dosen Pembimbing 2 Nabila Ulvi Juniarsi Pengarang Herman Kh Dosen Pembimbing 1

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Karena pesatnya perkembangan zaman menyebabkan seseorang bertemu dan berkomunikasi dengan bangsa yang berbeda sehingga memungkinkan penduduk suatu Negara melangsungkan perkawinan dengan penduduk Negara lain, perkawinan ini biasa disebut dengan perkawinan campuran. Salah satu unsur penting bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan adalah pencatatan perkawinan. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi warga Negara dalam membina keluarga. Setelah pasangan suami istri tersebut melangsungkan perkawinan tentu saja ada akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut salah satunya adalah akibat hukum perkawinan terhadap harta kekayaan. Tetapi tidak semua perkawinan berjalan harmonis. Karena bersatunya dua pribadi yang berbeda tentu saya ada perselisihan yang terjadi. Ketika hal tersebut terjadi secara terus menerus maka hal terburuk yang terjadi adalah perceraian. Jika sudah terjadi perceraian tidak jarang terdapat sengketa terhadap akibat hukum perceraian salah satunya adalah sengketa terhadap pembagian harta bersama yang tidak adil. Oleh karena itu pencatatan perkawinan maupun pencatatan perceraian sangat penting untuk dilakukan karena akan sangat berdampak pada akibat hukum yang ditimbulkan. Dalam kasus pada penelitian ini juga terjadi kelalaian dalam pencatatan perkawinan dan pencatatan perceraiannya sehingga berdasarkan putusan : MA no. 1400k/Pdt/2017 timbul masalah yang harus dikaji yaitu Apa akibat perceraian terhadap harta bersama dalam perkawinan campuran yang dicatatkan pada lembaga catatan sipil dan apa upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa harta bersama dalam kasus putusan : MA no. 1400k/Pdt/2017. Penelitian ini merupakan tipe penelitian yuridis empiris dan memiliki sifat deskriptif analisis, sehingga data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Landasan teorinya mengacu pada pasal 56 ayat (1) dan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Hasil penelitian menunjukan bahwa perkawinan dan putusan perceraian dalam putusan ini telat dicatatkan di Lembaga yang berwenang sehingga tidak berkekuatan hukum tetap yang mengakibatkan harta bersama tidak dapat di selesaikan menggunakan hukum di Indonesia, sehingga diperlukan upaya hukum untuk memohon pendaftaran perkawinan dan putusan perceraian untuk dicatatkan kembali di Kantor Catatan Sipil