Annie Myranika Ketua Penguji Siti Humulhaer Penguji 1 Beggy Tamara Penguji 1 Tiffani Delea Agustin Pengarang

Seseorang berhak dan wajib diperlakukan sebagai manusia yang memiliki derajat yang sama dengan yang lain, Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan suatu permasalahan dalam keluarga, kebanyakan korban dalam KDRT adalah istri, dengan keadaan yang semacam ini, istri tidak akan nyaman dalam menjalani kehidupannya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Faktor Apakah yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana penganiayaan dalam rumah tangga berdasarkan putusan Nomor:199/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt dan Apakah penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana KDRT berdasarkan putusan Nomor: 199/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan tujuan untuk mengetahui faktorfaktor apakah yang melatar belakangi pelaku melakukan tindak pidana KDRT yang menyebabkan luka orang lain sudah memenuhi keadilan, serta apakah penerapan sanksi terhadap tindak pidana KDRT yang menyebabkan luka orang lain dalam putusan Nomor: 199/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Type penelitian yuridis empiris, melalui penelitian kepustakaan dan lapangan, dengan sumber data primer dan data sekunder, dimana sifat penelitian adalah deskriptif analitis dengan landasan hukumnya mengacu kepada Pasal 1, 3 UU No 39 tahun 1999 dan Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 serta Pasal 1, 6, 44, 50, 51 UU No 23 tahun 2004. Dengan kesimpulan bahwa 1. Penerapan hukum pidana materil oleh jaksa penuntut umum dalam kasus kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri sudah tepat tetapi dalam hal penuntutan jaksa penuntut umum tidak mempertimbangkan perbuatan terdakwa dan akibat yang dialami oleh saksi korban sehingga jaksa penuntut umum hanya memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dihukum dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 4 (empat ) bulan, 2. Dalam pengambilan keputusan, hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman pidana penjara maksimal atau minimal, berdasarkan pasal yang didakwakan kepada terdakwa yakni hukuman pidana penjara 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan. Adapun saran bahwa 1. Hakim sebaiknya dalam pertimbangan hukumnya melihat dan memperhatikan hak dan penderitaan yang harus diperoleh istri tersebut dalam per undang-undangan yang berlaku di Indonesia, 2. Hukuman tersebut tidak mencerminkan keadilan karena istri itu harus di didik dan di sayang bukan dengan memakai pukulan, dan Sebaiknya penerapan hukuman harus memenuhi asas keadilan, kemanfaatan & kepastian hukum.