Sukhebi Mofea Penguji 1 Beggy Tamara Penguji 1 Retno Susilowati Ketua Penguji Deni Destawariz Hasugian Pengarang

Jaminan Fidusia telah digunakan di Indonesia sejak jaman Penjajahan Belanda kurang lebih pada tahun 1931, sebagai salah satu bentuk zaman yang lahir dari yurisprudensi. Bentuk zaman ini digunakan secara luas dalam transaksi perjanjian, karena proses pembebanannya yang sederhana mudah dan cepat dalam suatu perjalanannya fidusia telah banyak meskipun terjadi perkembangan yang cukup pesat. Misalnya yang menyangkut lembaga pembiayaan leasing dari kedudukan para pihak. Dalam sebuah hubungan dengan penjaminan ini, apa yang harus di lakukan penerima kreditur apabila debitur wanprestasi. Seperti dalam kasus ini, yang terjadi adalah timbulnya suatu wanprestasi (kelalaian) mengakibatkan terjadinya kredit macet disebabkan oleh dari teman debitur yang membayar setengah sehingga menyebabkan utang semakin tambah besar selama 23 bulan. Padahal debitur selalu membayar tepat waktu sesuai perjanjian. Sehingga menyebabkan terjadinya suatu permasalahan yang merugikan pihak debitur. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah pihak kreditur memblokir sertifikat rumah nya dan memutus sesuai dengan tata cara yang ditentukan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dilihat dari Putusan Nomor 341/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel namun debitur melakukan kasasi dan mengajukan Peninjauan Kembali. Dari penelitian ini seperti hal tipe penelitian yuridis normatif, sifatnya deskriptif analisis sehingga data yang diperoleh baik sumber data primer merupakan sumber data sehingga dianalisis secara kualitatif. Landasan hukum nya mengacu pada Perjanjian Pembiayaan dengan Penyerahan Hak Milik secara Fidusia Nomor KPSPSCO3120002 tertanggal 1 Maret 2012 jo, Pasal 29 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1 jo Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia. Bagi Perusahaan Pembiayaan. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pihak kreditur memblokir sertifikat rumah tanpa atas persetujuan debitur karena tidak ingin untuk menarik mobil nya sebab debitur sudah tidak sanggup untuk membayar sisa utang nya dikasus ini tidak sama seperti Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dapat dikategorikan sebagai suatu pemaksaan dan pemerasan