Tina Asmarawati Ketua Penguji Raendhi Rahmadi Penguji 1 Theo Andika Pradanang Pengarang Dadi Waluvo Penguji 1

Kejahatan narkotika yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang modern dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasilhasil kejahatan narkotika. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai Sanksi tindak Pidana Narkotika sehingga penulis Dengan rumusan masalah penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika ditinjau dari hukum positif atau undang – undang dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pengguna narkotika dalam Putusan pengadilan Nomor: 1203/ Pid.Sus /2018/Pn.Jak-Sel ?. Tujuan dari penelitan ini Untuk mengetahui penerepan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan Untuk mengetahui Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pengguna narkotika dalam Putusan Pengadilan Nomor: 1203/PID.SUS/ 2018/PN.Jak-Sel. Metode yang di pakai adalah tipe yuridis empiris sifatnya deskripsi analitis, sehingga dari data primer dan data sekunder di analisa secara kualitatif guna memperoleh jawaban yang dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah. Landasan teori mengacu pada UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hasil Penelitian pada skripsi ini adalah terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah). Adapun kesimpulanya yaitu Penerapan hukum terhadap terdakwa A telah sesuai karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Unsur Setiap Orang dan Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman. Dan Pertimbangan hakim dalam mengadili perkara terhadap terdakwa A atau pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada putusan Pengadilan Nomor 1203/Pid.Sus/2018/PN.Jak-Sel telah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan memenuhi asas keadilan adapun saranya yaitu Dalam penerapan hukum di Indonesia lebih baik harus lebih mengutamakan hak asasi manusia dan Majelis Hakim harus lebih memperhatikan apakah tindakan tersebut merupakan tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri yang seharusnya mendapat sanksi lebih ringan dari pada tindak pidana narkotika yang lainya.