Tina Asmarawati Ketua Penguji Fitri Penguji 1 Dadi Waluyo Penguji 1 Bagas Handoko Wibowo Pengarang

Salah satu sistem hukum yang ada di Indonesia adalah sistem hukum pidana. Aturan mengenai hukum pidana adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia adalah tindak pidana pencurian. Penerapan hukum pada tindak pidana pencurian merupakan salah satu aspek terpenting karena dengan adanya penerapan hukum maka penerapan sanksi pidana dapat di tegakkan.berdasarkan pemaparan tersebut penulis tertarik meneliti suatu putusan perkara pidana Nomor: 1861/Pid.B/2019/PN.TNG dengan para pelaku yang didakwa oleh penutut umum dengan menyatakan bahwa para pelaku telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan dituntut dengan pidana penjara selama 2 tahun. Pada pertimbangannya hakim memutus perkara dengan menjatuhkan vonis kepada terdakwa dengan pidana pencara salama 1 tahun 4 bulan. Berdasarkan uraian tersebut penulis menemukan suatu masalah yakni apakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan sudah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menyatuhkan sanksi pidana terhadap para pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang bersumber dari suatu putusan perkara pidana yang di landasi dengan landasan teori yang beracu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana. Kemudian dalam penelitian ini diperoleh suatu kesimpulan bahwa penerapan sanksi yang dilakukan terhadap para pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan sudah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, namun penulis berpendapat vonis yang di jatuhkan terlampau ringan. Hal ini didasari dari kesimpulan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis tertuang pada Pasal 365 KUHP. Dari kesimpulan tersebut penulis berharap penerapan sanksi pidana dapat diterapkan secara tegas dan hakim dalam menjatuhkan vonis pidana harus mempertimbangkan segala aspek yang berkaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku.