Annie Myranika Ketua Penguji Siti Humulhaer Dosen Pembimbing 1 Beggy Tamara Penguji 1 Arya Damar Dwitama Putra Pengarang Lily Kaylana Penguji 1

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang didasarkan atas hukum (Rechtsstaat) yang berlaku bukan berdasarkan atas kekuasaan (machsstaat) yang tertuang dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 pasal 1 ayat (3). Anak yang berhadapan dengan hukum, dimana anak sebagai penyalaguna narkotika berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa sebagaimana tertuang dalam pasal 7 ayat 1 dilaksanakannya upaya diversi dalam hal tindak pidana yang dilakukan dengan pidana penjara dibawah 7 ( Tujuh ) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Namun dalam praktiknya tidak semua perkara penyalahgunaan narkotika oleh anak berhasil diupayakan diversi oleh penyidik. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu: Bagaimanakah upaya aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana penyalagunaan Narkotika yang dilakukan anak dibawah umur berdasarkan putusan NO.47/PID.SUS-ANAK/2018/PN TNG? Apakah penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana Narkotika sudah sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012 terhadap tindak pidana Narkotika berdasarkan putusan NO.47/PID.SUS-ANAK/2018/PN TNG?. Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian yang menggunakan penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang menggunakan data dari kepustakaan berupa UU,buku-buku literature, jurnal hukum, serta karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung kelapangan guna memperoleh data yang akurat. Saran dan kesimpulan penelitian ini (1) Bahwa kiranya dalam penegakan hukum terhadap anak yang melakukan penyalahguna narkotika dianggap sebagai korban kejahatan. Hal tersebut berguna untuk memberikan toleransi kepada diri si anak. Toleransi yang diberikan atas dasar bahwa anak merupakan generasi yang patut dijaga keberlangsungan hidupnya. (2) Bahwa penanganan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sudah sesuai dengan amanat dari undang-undang. Selanjutnya terhadap dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus bercondong pada tatanan konsep penyelesaian secara Diversi mengingat anak merupakan generasi yang akan menjadi penerus bangsa.