Tina Asmarawati Ketua Penguji Raendhi Rahmadi Penguji 1 Dian Yulviani Penguji 1 Feby Aulia Zesica Pengarang

Fenomena yang ada dimasyarakat sebagian orang memanfaatkan teknologi untuk hal negatif yakni sebagai sarana penyebaran konten pornografi. Permasalahanya apakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana cyberporn berdasarkan putusan nomor 1074/Pid.Sus/2019/PN.TNG sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana cyberporn berdasarkan putusan nomor 1074/Pid.Sus/2019/PN.TNG. Tujuan penelitian untuk mengetahui apakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana cyberporn berdasarkan putusan nomor 1074/Pid.Sus/2019/PN.TNG sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana cyberporn berdasarkan putusan nomor 1074/Pid.Sus/2019/PN.TNG. Tipe penelitian Yuridis Empiris, Sifat penelitian deskriptif analisis, Landasan teori mengacu pada KUHP, UU No. 44 Tahun 2008 dan UU No. 19 Tahun 2016. Kesimpulannya menurut penulis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana cyberporn belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena penegak hukum kurang cermat dan teliti dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana cyberporn dan pertimbangan hakim seyogyanya perlu lebih cermat dan teliti dalam melakukan pertimbangan -pertimbangan untuk menjatuhkan sanksi pidana dengan memperhatikan Pasal 8 ayat (2) UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga Panca Dharma Hakim pada Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI No: 047/KMA/SKB/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, kemudian sarannya sebaiknya penegak hukum lebih cermat dan teliti dalam menerapkan saksi pidana dengan memperhatikan beberapa aturan hukum lainnya dan pertimbangan hakim seyogyanya perlu lebih memperhatikan Pasal 8 ayat (2) UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga Panca Dharma Hakim pada Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI No: 047/KMA/SKB/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim