Retno Susilowati Penguji 1 Ahmad Fajar Herlani Ketua Penguji Lulu Luqia Pengarang Hasan ,Hamid Safri Dosen Pembimbing 1

Perjanjian dari KPR merupakan upaya untuk memberikan kemudahan kepada warga atau masyarakat terkait hak atas kepemilikan rumah, namun terdapat permasalahan terkait hukum akibat dari warga atau masyarakat untuk menghindari wanprestasi akibat dari perjanjian KPR yang sudah dilakukan dengan pihak bank, cara yang dilakukan warga atau masyarakat untuk menghindari wanprestasi tersebut yaitu dengan melakukan penjualan kepemilikan rumah yang didapatkan melalui perjanjian KPR dengan bank kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pihak bank atau dilakukan secara dibawah tangan tanpa melibatkan pihak yang berwenang, permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pengalihan/over Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) yang dibuat dengan perjanjian dibawah tangan berdasarkan putusan Nomor 397/Pdt.G/2018/PN.Tng dan resiko yang di derita oleh si penerima over kredit apabila penjual melakukan wanprestasi terhadap bank sehingga terjadinya sengketa hukum dan upaya penyelesaiannya. Adapun metode penelitiannya menggunakan yuridis normatif, dan sifat penelitiannya yaitu deskriptif analisis sehingga data yang diperoleh dianalisis secara Kualitatif, landasan hukum nya mengacu kepada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-undang No.4 tahun 1996 tentangHak Tanggungan, dan Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan. Adapun kesimpulannya yaitu Perjanjian dibawah tangan akan menyulitkan pihak penerima over kredit dikemudian hari apalagi jika pemilik sudah tidak diketahui keberadaanya, sehingga bagi pihak bank tidak dapat diakui sebagai jual beli jika sudah melunasi angsurannya tetap tidak dapat mengambil sertifikatnya, Proses alih debitur pada KPR-BTN merupakan suatu tindakan hukum novasi, yaitu suatu proses pergantian perjanjian lama oleh suatu perjanjian baru, yang menyebabkan perjanjian lama hapus, sehingga yang berlaku selanjutnya adalah perjanjian baru dengan perubahan terhadap syarat dan kondisinya. Adapun saran nya yaitu Untuk menghindari timbulnya permasalahan dikemudian hari maka masyarakat yang ingin melakukan jual beli rumah dan tanah KPR yang masih dalam masa kredit, dapat melakukannya setelah mendapatkan persetujuan dari pihak bank selaku kreditur, Terhadap Perjanjian Kredit, lebih baik dilakukan dengan Akta Notaris, karena kekuatan pembuktian akta notaris adalah pembuktian yang sempurna dan lebih memberikan jaminan terhadap para pihak yang membuatnya