Dadi Waluyo Ketua Penguji Ahmad Fajar Herlani Penguji 1 Sumardi Dosen Pembimbing 1 Krisna Purnama Pengarang

Ruang lingkup suatu perkara pidana tergantung pada surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum / Jaksa. Surat dakwaan sangat diperlukan karena dalam surat dakwaan berisi tentang unsur-unsur pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, tapi masih bersifat sementara karena belum dibuktikan. Pembuktian dalam tindak pidana sangat penting karena melalui pembuktian nasib Terdakwa dapat ditentukan. Pada kasus yang saat ini diteliti oleh penulis dalam suatu perkara tindak pidana penggelapan pada putusan nomor: 415/Pid.B/2018/PN.Sby Jo 1210 K/Pid/2018 Terdakwa didakwakan oleh Penuntut Umum / Jaksa dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu pada Pasal 372 KUHP tentang penggelapan atau Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Namun dalam perkara tersebut Hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum kepada Terdakwa dan pada tingkat kasasi, alasan Pemohon yaitu Penuntut Umum ditolak oleh Hakim dengan pertimbangan bahwa Majelis Hakim telah tepat dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum kepada para Terdakwa karena Hakim melihat adanya suatu sengketa perdata dimana hal tersebut tidak dapat disidangkan dalam hukum acara pidana. Berdasarkan uraian tersebut Penulis melakukan penelitian permasalahan mengenai putusan Hakim yang menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum sudahkah sesuai dengan fakta yang ada di dalam persidangan dan tata cara pelaksanaan rehabilitasi kepada Terdakwa. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu bersumber dari putusan pengadilan dengan landasan teori yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, dan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/199. Dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa Hakim dalam menajtuhkan putusan lepas kepada Terdakwa sudah sesuai dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan. Hakim dalam menjatuhkan setiap putusannya harus mempertimbangkan semua yang ada di dalam persidangan, Sehingga Undang-undang yang dihadapinya haruslah memberikan rasa keadilan bagi semua pihak yang berperkara