Ahmad Tarmiji Pengarang Tina Asmarawati Ketua Penguji Raendhi Rahmadi Dosen Pembimbing 2 Dadi Waluyo Penguji 1

Pencurian merupakan sifat melawan hukum yang sangat meresahkan masyarakat seperti masalah yang tak ada habis-habisnya. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur Pasal 362 KUHP. Kejahatan pencurian lebih lanjut diatur dalam pasal 363 KUHP Pencurian dengan pemberatan yaitu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, pencurian ternak, pencurian di waktu malam hari, pencurian di waktu bencana, serta pencurian yang dilakukan dengan cara merusak pagar, memotong atau memakai anak kunci palsu.Sehingga penulis tertarik menulis penelitian dengan judul Analisis Yuridis Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus Nomor 118/Pid.B/2019/PN.Tng). Rumusan masalah dalam penelitian ini, bagaimanakah penerapan Hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan hukum positif di Indonesia dan bagaimanakah pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhan sanksi pidana terhadap putusan nomor 118/Pid.B/2019/PN.Tng. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan hukum positif di Indonesia dan pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhan sanksi pidana terhadap putusan nomor 118/Pid.B/2019/PN.Tng. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penulisan yuridis nomatif, sifat penelitian deskriptif analisi, dalam pengumpulan data penulis menggunakan data sekunder. Setelah melakukan penelitian terhadap putusan ini didapatkan hasil kesimpulan dengan menggunakan pola pikir deduktif bahwa dari buku-buku dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa terbuksi secara sah dan melawan hukum bersalah karena melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sesuai dengan pasal 363 KUHP, namum putusan hakim lebih ringan dari pada tuntutan jaksa penuntut umum serta jauh dari hukuman maksimal 7 tahun penjara, ditambah terdakwa dua merupakan residivis yang seharusnya dapat dikenakan hukuman tambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimal dari tindak pidana yang dilakukan.