Sri Jaya Lesmana Penguji 1 Dian Yulviani Penguji 1 Djudju Sukardja Ketua Penguji Ratna Yuningsih Pengarang

Didalam Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 28H ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal yang tidak terdapat jaringan narkotika dan mendapatkan lingkungan hidup yang tidak terdapat penyalahgunaan narkotika. Permasalahan dalam peneltian ini adalah apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 112 Undang-Undang Narkotika terhadap putusan Pengadilan Negri Tangerang Nomor 2278/ PID.Sus/2018/PN.TNG dan bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhkan sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika berdasarkan putusan Pengadilan Negri Tangerang Nomor 2278/ PID.Sus/2018/PN.TNG. Tujuan penulisan untuk mengetahui, memahami, dan menganalisa apakah apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 112 Undang-Undang Narkotika terhadap putusan Pengadilan Negri Tangerang Nomor 2278/ PID.Sus/2018/PN.TNG dan bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhkan sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika berdasarkan putusan Pengadilan Negri Tangerang Nomor 2278/ PID.Sus/2018/PN.TNG. Tipe penelitian Yuridis Empiris, Sifat penelitian deskripif analisis yang memaparkan secara jelas hal yang dipersoalkan kemudian dianalisa berdasarkan teori dan Undang-Undang Narkotika No.35 tahun 2009 yang kemudian diperoleh kesimpulan yang didapat adalah Unsur yang terdapat dalam pasal 112 yaitu unsur setiap orang dan tanpa hak atau melawan hukum. Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika dan yang meringankan adalah terdakwa mengakui terus terang perbuatanya. sarannya adalah Penegakan hukum dalam pertimbangan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana harus lebih tepat agar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dan kepada seluruh masyarakat hendaknya meningkatkan kesadaran dengan dampak negatif dari narkotika