Annie Myranika Penguji 1 Retno Susilowati Ketua Penguji Harmen Dosen Pembimbing 1 Irnah Herawatih Pengarang

Pencatatan akta kematian dapat dilakukan berdasarkan laporan dari pihak keluarga terhadap anggota keluarga yang meninggal dunia kepada RT setempat kemudian diproses ke instansi pelaksana paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal kematian. apabila pencatatan akta kematian terlambat maka dapat dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil setelah adanya penetapan pengadilan. Seperi dalam perkara ini seorang anak yang meminta permohonan kepada pengadilan kota bogor karena baru mendaftarkan kematian ibunya setelah 38 Tahun lamanya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pertimbangan hakim terhadap penetapan perkara putusan nomor : 24/Pdt.P/2018/PN.Bgr dan Bagaimana akibat hukum terhadap kematian yang telat didaftarkan dalam perkara putusan nomor : 24/Pdt.P/2018/PN.Bgr. Adapun tipe penelitiannya Yuridis Normatif, sifat penelitian Deskriptif Analisis. Landasan hukum mengacu pada Pasal 44 ayat 1 UU No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 angka 1 PerPres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pasal 30 ayat 1 PerDa Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua PerDa Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Negara, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt). Adapun kesimpulannya adalah 1. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan tersebut tidak memperhatikan pasal 44 ayat (1) UU No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan PerDa Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelengga Administrasi Kependudukan 2. Akibat hukum dari kasus ini adalah tidak adanya sanksi bagi para pihak pemohon yang telat mendaftarkan akta kematian sejak 38 Tahun lamanya yang mengakibatkan seseorang mengabaikan pendaftaran akta kematian apabila tidak ada kepentingan. Adapun sarannya adalah 1. Majelis Hakim sebaiknya lebih bijak lagi dalam memutus perkara tersebut, dan memerhatikan pasal 77 ayat 1 PerDa No. 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggara Administrasi Kependudukan, 2. Sebaiknya pada Perda Bogor lebih di tegaskan lagi tentang diberlakukannya sanksi terhadap para pelaku yang telat mendaftarkan akta kematian sehingga dengan begitu keterlambatan dalam mengurus akta kematian dapat diminimalisir