Annie Myranika Ketua Penguji Siti Humulhaer Penguji 1 Beggy Tamara Penguji 1 Rafki Ali Mahdafi Pengarang

Jual beli tanah yang dalam pelaksanaanya sering terjadi wanprestasi, hal ini terjadi karena faktor-faktor seperti tidak terpenuhinya prestasi atau menghilangnya pembeli ataupun penjual sehingga menyebabkan permasalahan dalam jual beli tersebut, bahkan walapun penyelesaian perkara tersebut melalui proses pengadilan permasalahan lain akan timbul seperti tidak hadirnya salah satu pihak yang membuat hakim melakukan putusan verstek Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap transaksi jual beli tanah bila pemilik tanah menghilang berdasarkan Putusan Nomor : 842/Pdt.G/2018/ PN.Tng dan Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara jual beli tanah bila pemilik tanah tidak diketahui berdasarkan Putusan Nomor : 842/Pdt.G/2018/PN.Tng. Tujuan dari penetian ini adalah guna Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap transaksi jual beli tanah bila pemilik tanah menghilang dan Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara jual beli tanah bila pemilik tanah tidak diketahui keberadaanya. Adapun metode penelitian tipenya adalah yuridis empiris dan sifat penelitiannya ialah deskriptif analisis sehinga dari data primer dan data skunder dianalisa secara kualitatif guna memperoleh jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah serta landasan hukumnya mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, pasal 1313, Pasal 1320, pasal 1243, pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum perdata, pasal 125 ayat (1) HIR. Adapun kesimpulannya adalah 1.walaupun para pihak belum melakukan kewajiban dalam memenuhi pembayaran dari jual beli tanah tersebut namun dengan adanya putusan ini perlindungan hukum sudah terpenuhi karena hakim sudah memberikan suatu keputusan 2.Pertimbangan hakim dalam memutuskan bahwa tanah tersebut telah sah menjadi milik sipembeli karena para pihak telah melakukan kewajiban walau belum tuntas dan tergugat tidak hadir di persidangan. Saran penulis 1.Hendaknya dalam membuat suatu perjanjian dilakukan di notaris agar menjadi alat bukti yang sempurna 2.Hakim harus mengedepankan asas itikad baik dalam persidangan jika terjadi kasus yang sama dalam persidangan