Annie Myranika Pengarang Retno Susilowati Dosen Pembimbing 2 Indhah Aulia Pengarang Harmen Pengarang

Pemberian nafkah dan hak asuh anak akibat terjadi perceraian pada dasarnya sudah menjadi tanggung jawab kedua orangtuanya. Namun tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban yang harus di penuhi ayahnya, namun pembebanan ayah yaitu untuk memberikan pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak sampai anak tersebut telah dewasa. Dan harus memperhatikan syarat-syarat hadhanah serta syaratsyarat wajib nafkah terhadap anak. Seperti dalam kasus ini setelah terjadinya perceraian antara penggugat dengan tergugat bahwa penggugat mengajukan gugatan mengenai Penguasaan atas anak dikarenakan anak tersebut berada dibawah pemeliharaan penggugat maka penggugat minta agar tergugat memberikan nafkah anak kepada anak tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pemberian nafkah dan hak asuh anak akibat perceraian dalam putusan Nomor 966/Pdt.G/2019/PA.Bpp dan Apakah akibat hukum dari putusan pemberian nafkah dan hak asuh anak akibat perceraian berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Adapun Tipe Penelitian ini merupakan tipe penelitian Yuridis Normatif, Sifat penelitian Deskriptif Analisis, Sehingga sumber data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Landasan teorinya mengacu pada Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 105 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Adapun kesimpulannya adalah 1. Pertimbangan hakim dalam mengambil keputusannya mengenai nafkah anak sudah sesuai dan tepat yakni Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, namun putusan hakim dalam memutus perkara ini dinilai penulis tidak tepat karena ada alasan tegugatyang tidak mendasar atas biaya untuk keperluan anak sampai anak tersebut dewasa2. Akibat hukum dari kasus ini adalah dalam pemberian nafkah anak atas kemampuan tergugat tersebut tidak sesuai apa yang ditetapkan dari penggugat dan hal ini menyangkut terhadap anak. Adapun sarannya adalah 1. Majelis hakim dalam memutus perkara memperhatikan biaya nafkah untuk anak, karena yang sudah ditetapkan oleh hakim tersebut tidak akan mencukupi untuk kebutuhan pokok anak sampai anak tersebut dewasa. 2. Untuk pasangan suami istri dalam melakukan perceraian, sebaiknya diperlukan kesepakatan atas nafkah anak karena nafkah anak sangat penting dalam kewajiban sebagai orang tua.