Sukhebi Mofea Ketua Penguji Lily Kalyana Penguji 1 Muhammad Rizqy Dzuardi Pengarang Annie Myranka Penguji 1

Praktik Monopoli sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat bab I ketentuan umum pasal 1 yang dimaksud pemusatan ekonomi yang dilakukan oleh beberapa pelaku usaha yang menguasai secara penuh dalam segala kegiatan pemasaran barang atau jasa yang dapat merugikan kepentingan umum. Dalam hal ini permasalahan yang diangkat bagaimanakah kebijakan yang ditetapkan oleh PT. Angkasa Pura II di Bandara Kualanamu Medan apakah sudah sesuai atau tidak dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dan bagaimana pertimbangan hakim dalam p utusan Nomor 824 K/Pdt.Sus-KPPU/2019 sudah sesuaikah dengan Undang-undang atau peraturan yang berlaku. Tujuan dan kegunaan penulisan ini adalah untuk mengetahui solusi dari pokok permasalahan yang dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum. Metode penelitian yang digunakan yuridis empiris, yang bersifat deskriftif analisis, sehingga data yang diperoleh, dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Landasan hukum mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat , Undangundang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan, peraturan menteri perhubungan republik indonesia nomor Peraturan Menteri Nomor 81 tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan udara, Peraturan Menteri Nomor 153 Tahun 2015 tentang pengamanan kargo dan pos serta rantai pasok (supply chain) kargo dan pos, Perma No.3 Tahun 2005. Dalam hal ini hasil analisis penulis, menunjukkan bahwa terkait dengan kenaikan tarif kargo di Bandara Kualanamu Medan harus berdasarkan kesepakatan antara pihak penyedia jasa kargo dan pengguna jasa kargo yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.