Dadi Waluyo Penguji 1 Ahmad Fajar Herlani Penguji 1 Sumardi Ketua Penguji Muhammad Mahriz Pengarang

Surat dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan surat dakwaan tersebut proses pemeriksaan pada sidang pengadilan dilakukan dan surat dakwaan merupakan batasan-batasan bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Kemudian proses pembuktian dari dakwaan yang dilimpahkan oleh Penuntut Umum adalah proses terpenting di dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Karena berdasarkan proses pembuktian tersebut ditentukan nasib terdakwa yang melakukan tindak pidana yang didakwakan. Berdasarkan pemaparan tersebut maka Penulis tertarik meneliti sebuah putusan perkara pidana Nomor : 1027/Pid.B/2015/PN.Mks Jo 531 K/PID/2017 yang dimana para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum yang menyatakan bahwa para terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam proses pembuktian, dakwaan yang dilimpahkan oleh Penuntut Umum tidak terbukti dikarenakan salah satu unsur dari pasal tersebut tidak terpenuhi. Hal ini mengakibatkan para terdakwa bebas dari dakwaan yang dilimpahkan oleh Penuntut Umum. Pada proses kasasi, alasan pemohon kasasi yakni Penuntut Umum ditolak dengan pertimbangan bahwa Majelis Hakim telah tepat dalam menjatuhkan putusan bebas kepada para terdakwa. Berdasarkan hal tersebut Penulis meneliti permasalahan mengenai kesesuaian dakwaan yang dilimpahkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa dan pertimbangan Hakim terhadap pembuktian unsur pasal yang didakwakan yang tidak diuraikan di dalam putusan. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif yang bersumber dari suatu putusan perkara pidana dengan landasan teori yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-004/J.A/11/1993. Dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa dakwaan yang dilimpahkan oleh Penuntut Umum tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa dan pertimbangan terhadap pembuktian unsur pasal yang didakwakan sudah sesuai dengan fakta persidangan yang ada. Dalam penyusunan surat dakwaan Penuntut Umum diharapkan lebih teliti sehingga tidak ada kekeliruan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan dan sebaiknya pertimbangan mengenai pembuktian unsur pada pasal yang didakwakan dapat dicantumkan secara lengkap dan jelas pada suatu putusan.