Sri Jaya Lesmana Penguji 1 Dian Yulviani Penguji 1 Djudju Sukardja Dosen Pembimbing 1 Dian Yulvianti Dosen Pembimbing 2 Djudju Sukardja Permana Ketua Penguji Muhamad Saiful Arifin Pengarang

Tindak pidana video porno merupakan tindak pidana yang sering terjadi di kalangan masyarakat. Penyebarannya menjadi faktor atau modus terjadinya tindak pidana pornografi, membuat kerugian terhadap si korban baik moral, materiel maupun psikis korban, dikarenakan penyebarannya yang cukup luas sangat mudah dan cepat untuk di akses oleh umum, Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dalam tidak Pidana Video Porno melalui media Elektronik instagram Nomor 824/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel dan apakah pertimbangan Hakim dalam putusan perkara No.824/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel. Sudah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. tipe penelitian adalah Yuridis Normatif, Sifat penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analisis, sehingga dari data primer dan sekunder yang diperoleh kemudian dianalisa secara Kualitatif untuk memperoleh jawaban yang dapat dipertanggug jawabkan secara ilmiah. Sehingga landasan teori mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Pasal 27 ayat 1 Jo pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan pasal 29 Jo pasal 45B. Adapun kesimpulannya yakni dalam rangka perlindungan bagi pihak yang dirugikan mengakibatkan saksi atau korban merasa takut dan khawatir terhdap sanksi sosial yang menyebar dilingkungan masyarakat. Dalam penaganan hal ini belum cukup menangani dalam rangka perlindungan, Putusan hakim sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengingat dalam pasal 27 ayat (1) UU ITE jo pasal 45 ayat (1) UU ITE yakni pidana penjara paling lama 6 tahun kurungan. Namun Pidana yang dijatuhkan hakim adalah seperdua dari ancaman maksimum pidana yakni hukuman 3 tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,- apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurugan selama 3 bulan. Penulis berpendapat bahwa hukuman yang diberikan hakim kepada terdakwa termasuk ringan mengingat kerugian terhadap korban sangat besar. Sarannya faktor yang dijadikan dasar putusan perlu dioptimalkan sebelum memutus suatu perkara agar tidak adanya pihak yang merasa di rugikan.