Mustofa Kamil Dosen Pembimbing 1 Edi Mulyadi Ketua Penguji Erialdy Penguji 1 Dafyar Eliadi Hardian Dosen Pembimbing 2 Desfiati Arieska Setiawan Pengarang

Pemanfaatan teknologi informasi pada birokrasi ditujukan untuk meningkatkan efisiensi administrasi publik serta tata kelola yang baik. Teknologi informasi menjadi jawaban dalam hal kebutuhan terhadap akses informasi dan layanan yang lebih cepat dan mudah. Oleh karena diperlukan sebuah model implementasi kebijakan pemanfaatan teknologi informasi yang bersifat masif pada seluruh layanan pemerintahan agar mutu pelayanan yang diberikan dapat diterima secara optimal oleh masyarakat. Kebijakan pemanfaatan teknologi informasi di Kota Tangerang ditujukan untuk mendukung fungsi pemerintah dalam mewujudkan pelayanan yang baik untuk masyarakat. Berkenaan dengan pelaksanaan fungsi kepegawaian pada Pemerintah Kota Tangerang didalamnya mencakup seluruh proses kegiatan manajemen aparatur mulai dari pengadaan, pengangkatan, pengembangan, pembinaan, dan pelayanan administarasi aparatur. Pemanfaatan teknologi informasi pada pelaksanaan pelayanan kepegawaian oleh BKPSDM Kota Tangerang diwujudkan dengan diciptakannya Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara (SIMASN) Kota Tangerang. Penelitian implementasi pemanfaatan SIMASN pada pelayanan kepegawaian di BKPSDM Kota Tangerang merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan model implementasi kebijakan dikembangkan oleh George C. Edward III yang menekankan pada empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan impelementasi suatu kebijakan, yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Adapun hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi pemanfaatan SIMASN pada pelayanan kepegawaian di BKPSDM Kota Tangerang berada pada kondisi cukup baik. Hal tersebut didasarkan pada pola komunikasi yang berjalan dengan baik pada organisasi, kondisi aparatur pelaksana yang memiliki kompetensi yang baik dan ditunjang dengan manajemen sumber daya yang baik sehingga menghasilkan pelaksanaan kebijakan yang dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Beberapa catatan terkait kebijakan implementasi pemanfaatan SIMASN diantaranya diperlukan perbaikan khususnya pada aspek tata laksana dan teknis lain mengenai data dan integrasi sistem mengingat hampir seluruh pelayanan kepegawaian yang dilakukan membutuhkan otorisasi dan verifikasi dari stakeholder lain.