Mustofa Kamil Dosen Pembimbing 1 Edi Mulyadi Penguji 1 Hasnah Aziz Dosen Pembimbing 2 Edy Gunawan Pengarang

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji mengenai perlindungan hukum bagi notaris dalam akta notaris pendirian korporasi terhadap pemilik manfaat dari tindak pidana perpajakan. Tujuannya adalah untuk mengetahui pengaturan dan kepastian hukum atas penerapan pemilik manfaat serta mengetahui dan menganalisis konstruksi hukum pelanggaran pajak pemilik manfaat di masa yang akan datang. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen (Library Research). Dalam studi dokumen peneliti berusaha menghimpun sebanyak mungkin berbagai informasi yang berhubungan dengan topik penelitian, serta untuk menambahkan informasi dan mengetahui pengalaman atau pendapat informan mengenai sesuatu secara mendalam, penulis juga akan melakukan wawancara dengan Notaris. Dari hasil penelitian tersebut, menghasilkan kesimpulan bahwa pengaturan bagi notaris yang membuat akta notaris pendirian korporasi dengan tidak menyatakan mengenai pemilik manfaat telah diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris, dengan tetap dikembalikan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menutup kemungkinan bersinggungan dengan permasalahan hukum. Untuk itu diperlukan adanya pengaturan sebagai bentuk perlindungan bagi Notaris apabila suatu waktu terlibat dalam kasus hukum. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris merupakan produk hukum yang dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat pembuat akta autentik.