Edi Mulyadi Ketua Penguji Siti Humulhaer Penguji 1 Hasnah Aziz Penguji 1 Ferry Zulfian Pengarang

Negara Republik Indonesia menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sampai level rendah. Selama ini kewenangan yang ada masih terkonsentrasi pada pemerintahan kabupaten, sehingga dalam pelaksanaannya kurang berjalan efektif dan tidak sedikit menimbulkan persoalan. Ada tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu menganalisis pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Tangerang dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Kedua, menganalisis hambatan yang timbul terhadap pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Tangerang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan terkait dengan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan mengenai pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat. Tahapan dalam penelitian ini, yaitu: penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Penarikan kesimpulan hasil penelitian dilakukan melalui metode yuridis normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Tangerang menunjukkan bahwa peranan dan kedudukan camat dalam menjalankan wewenang yang diberikan Bupati sejauh ini belum optimal disebabkan ketiadaan sistem sebagai pijakan yuridis akibatnya sejumlah urusan atau beberapa kewenangan yang idealnya dapat dikerjakan oleh camat tetap berada di level pemerintah kabupaten dalam hal ini SKPD terkait. Peran dan kedudukan camat secara real tak begitu nampak, kecuali melaksanakan urusan-urusan atributif. Pelemahan ini membuat peran dan kedudukan kecamatan menjadi sangat terbatas khususnya dalam pengambilan keputusan yang bersifat teknis dan segera; (2) hambatan yang timbul terhadap pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu: adanya perubahan kedudukan camat, yang membawa dampak pada kewenangan yang harus dijalankan camat. Perubahan status camat di Kabupaten Tangerang dari kepala wilayah menjadi perangkat daerah dengan fungsi utama menangani urusan otonomi daerah yang dilimpahkan. Hubungan camat dengan instansi vertikal lainnya sebagaimana dimaksud, hanya merupakan hubungan koordinatif dan fasilitatif. Hambatan lainnya ketiadaan political will pemerintah untuk melakukan inventarisasi pelimpahan sebagian kewenangan guna memperkuat peranan dan kedudukan kecamatan dalam melaksanakan sebagian pelimpahan wewenang yang diberikan Bupati terutama dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.