Mustofa Kamil Ketua Penguji Edi Mulyadi Penguji 1 Hasnah Aziz Penguji 1 Novalina Magdalena Boru Tobing Pengarang

Business judgement rule memberikan perlindungan atau imunitas kepada Direksi dalam melaksanakan tugasnya sehingga atas keputusan yang diambil oleh Direksi tidak dapat dimintakan tanggung jawab secara pribadi. Namun, imunitas tersebut hapus apabila tidak terpenuhinya syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas, termasuk pada saat perseroan telah ditetapkan dalam status pailit namun masih memiliki utang pajak, Direksi tetap dapat dimintakan tanggung jawab hingga kekayaan pribadi. Tujuan dalam penelitian ini adalah (i) untuk menganalisis Perseroan Terbatas dapat dinyatakan mempunyai utang pajak, menganalisis imunitas Direksi dapat dihapuskan apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (5) UUPT dan menganalisis kepastian hukum imunitas bagi Direksi pada saat timbulnya utang pajak sebelum Perseroan dinyatakan pailit. Metode Penelitian yang digunakan adalah Kualitatif, dengan pendekatan Perundang-undangan, dan pengumpulan data dilakukan melalui studi kasus. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa timbulnya utang pajak salah satunya karena adanya keuntungan yang dicatat oleh perseroan dimana apabila utang pajak tersebut telah dicatat dalam laporan keuangan dan telah disampaikan dalam RUPS maka Direksi dapat dibebaskan dari tanggung jawab pribadi namun terdapat unsur sikap lalai Direksi sehingga atas utang pajak tersebut dapat ditagihkan hingga pada kekayaan pribadi. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa atas utang pajak yang timbul tersebut seharusnya dibayarkan segera sesuai dengan jatuh temponya sehingga atas utang pajak yang telah disajikan dalam laporan keuangan tidak akan dipertanggungjawabkan kepada Direksi sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Direksi mendapatkan et quit et de charge