Edi Mulyadi Penguji 1 Annie Myranika Penguji 1 Hasnah Aziz Dosen Pembimbing 1 Hasnah Azis Ketua Penguji Azhary Haryanto Pengarang

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dipahami sebagai suatu perjanjian antar pihak penjual dan pihak pembeli. Banyak perjanjian di dalam transaksi bisnis tidak mengandung asas keadilan dan juga asas keseimbangan. Ada tiga tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu pertama mengkaji dan menganalisis penerapan asas keadilan perikatan perjanjian jual beli antara developer dengan konsumen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan kedua mengkaji dan menganalisis penerapan asas keadilan di masa akan datang dalam perikatan perjanjian jual beli antara developer dengan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif empiris dengan data primer dan sekunder, yang hasilnya menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pertama bahwa penerapan asas keadilan perikatan perjanjian jual beli antara developer dengan konsumen tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal tersebut dikarenakan adanya celah dalam Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, terkait adanya frasa ―dapat‖ yang menyebabkan para developer memiliki pilihan untuk menggunakan akta notaris atau tidak dalam PPJB yang dibuatnya, yang akibatnya adalah timbulnya kerugian bagi konsumen ketika PPJB tersebut dibuat dalam bentuk PPJB di bawah tangan. Kedua, penerapan asas keadilan di masa akan datang dalam perikatan perjanjian jual beli antara developer dengan konsumen adalah dengan mewajibkan PPJB dibuat dalam bentuk akta notaris dan juga adanya perjanjian kesanggupan developer akan mengembalikan dana secara penuh beserta ganti rugi apabila penyerahan unit apartemen tidak sesuai dengan yang dijanjikan.