Een Irianti Penguji 1 Lina Wati Dosen Pembimbing 1 Alamsyah Ketua Penguji Ari Suseno Penguji 1 Meliana Safitri Pengarang

Pedagang kaki lima menjadi pilihan alternatif bagi beberapa manusia sebagai mata pencaharian pokok. Pedagang kaki lima hampir ditemukan diseluruh kota yang ada di Indonesia, khususnya Kota Tangerang dan berjualan di area trotoar dan keramaian lainnya. Hal ini terkadang justru berdampak negatif dan mengganggu ketertiban umum karena ketidakteraturan pedagang kaki lima tersebut, seperti peningkatan volume sampah dan kemacetan yang panjang. Satpol PP sebagai representator Pemerintah Kota Tangerang dan bergerak dalam penegakan peraturan daerah berperan penting dalam hal penertiban umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komunikasi yang digunakan Satpol PP dalam menertibkan pedagang kaki lima di Pasar Sipon Tangerang serta hambatanhambatan yang ditemukan menggunakan model perencanaan komunikasi Philip Lesly. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data berdasarkan penelitian kualitatif deskriptif ini meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk uraian sistematis dan dilakukan penarikan kesimpulan atas apa yang telah diperoleh di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Satpol PP telah melakukan komunikasi berupa komunikasi persuasif, komunikasi non-verbal berupa surat peringatan dan banner larangan, serta sosialisasi peraturan terhadap pedagang kaki lima sesuai dengan model perencanaan Philip Lesly, meliputi analisis dan riset, perumusan kebijakan, perencanaan program, kegiatan komunikasi, dan feedback yang diperoleh untuk dilakukan evaluasi. Bentuk komunikasi Satpol PP Kota Tangerang dalam menertibkan PKL berjalan dengan baik, karena beberapa pedagang telah patuh peraturan untuk tidak berjualan di zona terlarang, sehingga meminimalisir kemacetan panjang. Faktor hambatan komunikasi yang dilakukan Satpol PP terdiri dari faktor internal dan eksternal dimana kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan kesadaran pedagang kaki lima dalam mematuhi peraturan dari Pemerintah Kota Tangerang.