Mustofa Kamil Ketua Penguji Edi Mulyadi Dosen Pembimbing 1 Sri Yanti Pengarang M.I. Suhifatullah Penguji 1 Nursusanto Penguji 1 Ahmad Supriadi Pengarang

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan pembangunan kawasan kumuh masyarakat (bedah rumah) di Kecamatan Neglasari Kota Tangerang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Subjek penelitian adalah masyarakat miskin Kecamatan Neglasari Kota Tangerang. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah evaluasi penilaian kebijakan yang dikembangkan dari model teori Dunn. Untuk menguji keabsahan data dan penelitian ini menggunakan triangulasi. Berdasarkan hasil temuan di lapangan yaitu adanya keterbatasan kuota masing-masing wilayah tidak sesuai dengan hasil kebijakan program yang terlaksana dimana jumlah rumah sasaran peneriman bantuan bedah rumah dalam dokumen rencana tindak komunitas realisasi pembangunan tidak sesuai dengan realisasi seperti di Kelurahan Kedaung Wetan dari 2 RT/RW baru terealisasi 7 unit rumah yang dibangun menggunakan dana APDB padahal keseluruhan dari 2 RT/RW tersebut ada 27 unit rumah yang tidak layak huni. Tidak adanya kejelasan sosialisasi dan kriteria dalam penetapan masyarakat penerima bantuan karena kondisi yang hampir sama di wilayah/kawasan penerima bantuan yang sama-sama membutuhkan bantuan rehab rumah, kondisi ini juga dikarenakan tidak maksimalnya anggaran yang disediakan oleh pemerintah untuk membiayai kegiatan pembangunan bedah rumah dan perlu dilakukan secara bertahap. Serta kurangnya sosialisasi mengenai manfaat, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dari kebijakan pembangunan tersebut. Saran dalam penelitian yaitu melakukan upaya penurunan secara signifikan kawasan kumuh dengan memaksimalkan peran dari lembaga dan dinas terkait secara bersinergi, melakukan survei secara menyeluruh di setiap wilayah Kota Tangerang dalam menentukan kawasan dan masyarakat penerima manfaat, melakukan sosialisasi secara bertahap sehingga tepat sasaran dalam mensosialisasikan maksud, tujuan dan sasaran dari kebijakan pembangunan bedah rumah, menambah jumlah anggaran APBD, melakukan upaya–upaya pendataan masyarakat dengan memaksimalkan peran rukun warga.