Sukhebi Mofea Ketua Penguji Dadi Waluyo Penguji 1 Beggy Tamara Penguji 1 M. Mustain Haris Ramli Pengarang

Salah satu tindak pidana yang sering dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat adalah penyalahgunaan narkotika, penyalahgunaan narkotika. Pada penegakan hukum di negara Indonesia sering terjadi kesalahan dalam pemberantasan kejahatan narkotika. Penanganan para penyalahguna narkotika masih sering keliru. Permasalahan pada skripsi ini adalah bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman pada Putusan Nomor : 76/Pid.Sus/2016/PN.Pms dan apakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman pada Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN.Pms telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman pada Putusan Nomor : 76/Pid.Sus/2016/PN.Pms dan Untuk mengetahui apakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman pada Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN.Pms telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Metode Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis, sehingga data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan sumber data skunder, agar dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Landasan hukumnya mengacu kepada UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, KUHP dan KUHAP. Adapun hasil analisis adalah pada pertimbangan hakim belum sepenuhnya memenuhi perlindungan hukum terhadap terdakwa karena ada kekeliruan dalam pertimbanganya di mana hakim tidak mempertimbangkan pasal 127 Ayat (2) dan (3) UU Narkotika dan sanksi yang diberikan terhadap terdakwa tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dimana seharusnya terdakwa dapat dinyatakan sebagai korban penyalahgunaan narkotika dan dihukum untuk direhabilitasi sebagai pecandu narkotika bukan dihukum pidana penjara. Kesimpulanya adalah pertimbangan hakim belum memberikan perlindungan hukum bagi Terdakwa dan sanksi yang diberikan ke terdakwa belum tepat sesuai amanat peraturan undang-undang. Sarannya adalah kepada pihak penegak hukum harus lebih teliti dalam memberikan sanksi kepada korban penyalahguna narkotika.